Dalam lintasan sejarahnya, forum ini memainkan peran penting dalam menggagas penolakan terhadap penempatan pejabat non-lokal sebagai Gubernur Riau, serta mendesak adanya pelibatan tokoh daerah dalam setiap pengelolaan sumber daya, termasuk sektor energi dan kehutanan.
Kongres Rakyat Riau (KRR) yang digelar tahun 2000 merupakan tonggak penting dalam artikulasi politik masyarakat Riau. Wacana tentang federalisme dan kemandirian daerah yang mengemuka dalam kongres tersebut menjadi respons atas ketimpangan relasi pusat dan daerah yang berlangsung sistemik. FKPMR pun menjadi pelopor dalam advokasi pengambilalihan pengelolaan Blok CPP dan Blok Rokan dari dominasi pusat, sebuah langkah yang bukan hanya berdimensi ekonomi, tetapi juga bernilai simbolik sebagai bentuk penegasan kedaulatan daerah.
Pasca wafatnya Ketua Umum Kol. (Purn) Abbas Djamil pada 2015, FKPMR sempat mengalami masa vakum. Namun Mubes II tahun 2019 menjadi titik balik kebangkitan organisasi ini, di bawah kepemimpinan baru Dr. Chaidir. Pembentukan struktur kelembagaan yang lebih terorganisir, seperti Majelis Pemuka dan Bidang Strategis, menjadi fondasi penggerak baru gerakan rakyat yang berbasis nilai dan akal sehat.
Kini, FKPMR menjelma sebagai forum yang tidak hanya berbicara pada tataran elitis, tetapi juga menyuarakan denyut aspirasi masyarakat akar rumput, dari isu lingkungan, kabut asap, hingga ketimpangan agraria. Dengan nilai dasar moralitas dan keberpihakan pada rakyat, FKPMR menjadi jangkar etis dalam arus liberalisasi dan globalisasi yang kerap mengaburkan identitas lokal.
Hadir dalam acara pengukuhan tersebut sejumlah tokoh penting dari unsur Forkopimda dan elite strategis lainnya, antara lain Gubernur Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Komandan KOREM, Kapolda Riau, Komandan Wirabima 031, Danlanal Dumai, anggota DPR RI H. Munif, Ketua LAM Riau, Ketua Perhimpunan Resma Indragiri, serta para bupati dan walikota se-Provinsi Riau, ketua organisasi kemasyarakatan, dan para tokoh masyarakat lintas generasi. (rilis/zal)
.jpg)
