UTUSAN RIAU.CO, PEKANBARU – Curah hujan tinggi yang melanda wilayah Riau dalam beberapa pekan terakhir menimbulkan kekhawatiran serius akan potensi banjir, terutama di daerah hilir yang terdampak langsung oleh operasional PLTA Koto Panjang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) bahkan memprediksi tren hujan lebat akan terus berlanjut.
Menanggapi kondisi ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI MPO) Cabang Pekanbaru ,11 September 2025 menyerukan agar semua pihak segera mengambil langkah preventif.
Ketua Umum HMI MPO Pekanbaru, Givo Vrabora, menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor sebelum bencana benar-benar terjadi.
“Kita harus bertindak sebelum bencana. Pengalaman tahun-tahun lalu menunjukkan lemahnya koordinasi dalam pengelolaan debit air PLTA Koto Panjang dapat memicu banjir bandang. Langkah pencegahan harus segera diambil demi keselamatan masyarakat,” tegas Givo.
HMI MPO mendesak agar PLTA Koto Panjang:
Berkoordinasi dengan BMKG dan pemerintah daerah dalam memantau curah hujan secara real-time.
Mengendalikan volume air waduk secara bertahap dan terukur.
Menyampaikan jadwal serta volume pelepasan air secara transparan kepada masyarakat.
Di sisi lain, Gubernur Riau, Bupati Kampar, dan Bupati Pelalawan juga diminta segera mengaktifkan tim siaga bencana, menyiapkan jalur evakuasi, serta memastikan posko pengungsian dan logistik tersedia di titik-titik rawan.
HMI MPO menekankan bahwa TNI–Polri melalui Dandim dan Polda Riau juga memegang peran penting. Kesiapsiagaan aparat dalam membantu evakuasi dan menjaga ketertiban sangat dibutuhkan agar penanganan berjalan aman dan lancar.
Masyarakat yang tinggal di bantaran sungai dan dataran rendah diminta meningkatkan kewaspadaan, menyiapkan barang penting, aktif mencari informasi resmi, serta menghindari aktivitas di sekitar sungai saat debit meningkat.
7 Rekomendasi DPRD Riau & FPSK
HMI MPO juga mengingatkan bahwa permasalahan banjir akibat PLTA Koto Panjang sudah lama dibahas dan telah menghasilkan tujuh rekomendasi strategis DPRD Riau bersama Forum Peduli Sungai Kampar (FPSK), yaitu:
Revisi SOP Operasional PLTA dengan sistem early warning berbasis teknologi dan data ilmiah.
Pembangunan infrastruktur pengendali air seperti kanal penyelamat, bypass, dan kolam retensi.
Pembentukan Komite Pengawasan Bersama PLTA, melibatkan DPRD, akademisi, tokoh adat, dan masyarakat terdampak.
Penyusunan Perda/RUU Perlindungan DAS Kampar sebagai payung hukum ekosistem dan perlindungan warga.
Kompensasi bagi warga terdampak, termasuk dukungan anak-anak dan perbaikan fasilitas umum.
Evaluasi AMDAL dan kajian dampak keberadaan PLTA Koto Panjang.
Program reboisasi hulu DAS dan pendalaman sungai untuk pemulihan lingkungan jangka panjang.
Dengan adanya desakan ini, HMI MPO Cabang Pekanbaru berharap pemerintah daerah, PLTA Koto Panjang, aparat keamanan, dan seluruh stakeholder dapat bergerak cepat. Tindakan terukur sekarang akan jauh lebih baik daripada menghadapi kerugian besar di kemudian hari.****Rls/ Ep
.jpg)
