UTUSANRIAU. CO - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Riau menggelar Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2025 Tingkat Provinsi Riau, Rabu 11 Februari 2025 pukul 08.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Melati Kantor Gubernur Riau, Jl. Jend Sudirman Kota Pekanbaru. Acara dibuka secara resmi oleh Plt Gubernur Riau yang diwakili oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (H. Zulkifli Syukur S.Ag, M.Si).
Dalam Sambutannya Zulkifli Menyampaikan bahwa Forum ini saya pandang sebagai bagian dari kerja pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Indeks Demokrasi Indonesia bukan sekadar instrumen pengukuran, tetapi alat baca pemerintah daerah untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan selaras dengan prinsip demokrasi, kepastian hukum, dan rasa aman masyarakat
Demokrasi Indonesia Provinsi Riau Tahun 2024 mencapai 75,55 poin. Secara kategori, capaian ini masih berada pada kategori sedang. Namun jika kita melihatnya dalam konteks nasional, posisi Provinsi Riau berada pada 9 terbawah dari 38 provinsi di Indonesia. Data ini perlu kita sikapi secara objektif dan dewasa. Angka tersebut menunjukkan bahwa fondasi demokrasi di Riau sudah ada dan berjalan, tetapi belum cukup kuat untuk mendorong posisi yang lebih kompetitif secara nasional.
Ini menjadi sinyal bahwa terdapat persoalan yang tidak bisa diselesaikan secara parsial atau sektoral, melainkan membutuhkan perbaikan kebijakan yang lebih terintegrasi. Di sinilah relevansi FGD ini. Kita tidak sedang mencari pembenaran, dan juga tidak sedang membandingkan diri dengan daerah lain. Yang kita lakukan adalah membaca data apa adanya, lalu menjadikannya dasar untuk memperbaiki kualitas
Melalui FGD ini, saya berharap kita dapat mengurai secara jernih faktor-faktor yang mempengaruhi capaian IDI tersebut, serta merumuskan langkah kebijakan yang realistis, dapat dilaksanakan, dan berdampak nyata. Hasil diskusi ini akan menjadi bahan kerja pemerintah daerah, bukan sekadar rekomendasi normatif.
Dikatakan Zulkifli Syukur, arah pembangunan sudah kita tetapkan, kerangka perencanaan sudah tersedia, dan data telah kita miliki. Tugas kita bersama adalah menyambungkan data, kebijakan, dan pelaksanaan, sehingga peningkatan kualitas demokrasi di Provinsi Riau benar-benar terwujud dalam praktik pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat.
Zulkifli Syukur berharap Focus Group Discussion ini menghasilkan rumusan yang tajam, objektif, dan dapat ditindaklanjuti, sebagai bagian dari upaya bersama meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan demokrasi di Provinsi Riau. Akhirnya Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Focus Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau Tahun 2025 secara resmi saya nyatakan dibuka.
Selanjutnya, dalam Pemaparan Kepala BPS Prov Riau Dr. Asep Riyadi, S.Si., M.M menyampaikan bahwa Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah pada RPJMN 2010-2014, 2015-2019, 2020-2024, 2025-2029. IDI merupakan kerja bersama instansi pemerintah yakni Kemenkopolkam, BPS, Bappenas, Kemendagri serta Pemerintah Daerah.
Sumber data IDI antara lain dibangun dari Dokumen berupa Perda, Pergub, Pergub, Surat Edaran, Data Resmi Kementerian / L/D/I dsb. Selanjutnya dari Berita Online dan juga bersumber dari Focus Group Discussion (FGD)
FGD disini ruang kita mengkonfirmasi data data dari media online dan dokumen itu apakah berita yang beredar di masyarakat benar atau hoak, materi yang ada di masyarakat benar atau tidak. Juga berita terkait seputar Ormas yang kita kumpulkan secara faktual benar atau tidak untuk meningkatan angka IDI. Indeks Demokrasi Indonesia dibangun yakni dari 3 dimensi yakni Kebebasan, Kesetaraan dan Kapasitas Lembaga Demokrasi. IDI di Riau sebesar 77,06 di urutan 24 nasional.
Mari kita nanti berdiskusi bersama sehingga nanti nilai IDI Provinsi Riau mendapat memperbaiki nilai IDI Provinsi Riau yang lebih baik, harap Asep.
Sementara itu dalam laporannya Kaban Kesbangpol Riau Boby menyampaikan, Focus Group Discussion (FGD) merupakan suatu proses pengumpulan data dan informasi mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok.
Tujuan utama Focus Group Discussion Indeks Demokrasi Indonesia, Untuk mendapatkan informasi tentang pendapat dan penilaian partisipan(verifikasi, konfirmasi, diskonfirmasi) atas data-data kuantitatif yang berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang telah dikumpulkan melalui review media dan dokumen.
Melakukan eksplorasi dan memberikan konteks atas kasus atau informasi yang telah dikumpulkan melalui review media dan dokumen, Menggali informasi (data kualitatif) berkaitan dengan indikator-indikator IDI yang belum didapatkan melalui review media dan review dokumen, Sosialisasi indikator-indikator yang digunakan dalam IDI yang angkanya sudah di hasilkan oleh kementerian/lembaga.
Peserta FGD terdiri Plt. Gubernur Riau diwakili Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (H. Zulkifli Syukur S.Ag, M.Si), Komisi I DPRD Provinsi Riau (Dr. HM Sumardhany Zinarta, ST, M.Sc), Kepala BPS Provinsi Riau (Dr.Asep Riyadi, S. Si, MM), Polda Riau diwakili Dir Intelkam (Kombes Pol Wimboko, S.IK, M.Si) , Kaban Kesbangpol Riau (Dr. H. Boby Rachmat, S.STP, M.Si), Sekretaris DPRD Prov Riau (Renaldi, S.Sos), Ketua Bawaslu Riau (Alnofrizal, SE, Mi.Kom), Perwakilan KPU Riau, Perwakilan MKA LAM Riau (Datuk Said Amir Hamzah) dan Tokoh Agama, Ormas, Akademi, Insan Pers Serta Tamu Undangan. ** red
.jpg)
