UTUSAN RIAU.CO, PELALAWAN — Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Riau, I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H., melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pelalawan, Rabu (11/11/2026). Dalam agenda tersebut, Kajati Riau meresmikan gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Negeri (Kejari) Pelalawan sekaligus melakukan peletakan pancang tiang perdana pembangunan kantor baru Kejari Pelalawan di Pangkalan Kerinci. Kunjungan ini juga menjadi perhatian awak media yang memanfaatkan kesempatan wawancara doorstop untuk mempertanyakan perkembangan penanganan kasus dugaan korupsi dana Participating Interest (PI) 10 persen PT Sarana Pembangunan Rokan Hilir (SPRH) yang diperkirakan merugikan keuangan negara Rp64,22 miliar.
Didampingi Bupati Pelalawan H. Zukri Misran, S.M., M.M., Kajari Pelalawan Dr. Eka Nugraha, S.H., M.H., Kapolres Pelalawan AKBP Ahmad Nur Ari, S.Sos., S.I.K., M.H., serta Dandim 0313/KPR Letkol Inf. Rahim Cahyadi, S.Hub.Int., Kajati Riau menjadi perhatian wartawan yang menggali sejumlah perkembangan penting perkara tersebut. Salah satu pertanyaan utama menyangkut keberadaan dan penanganan tersangka Salim Aktar yang sebelumnya sempat mangkir dari panggilan penyidik. Berdasarkan perkembangan resmi Kejati Riau, Salim Aktar akhirnya memenuhi panggilan kedua pada Jumat (6/11/2026), menjalani pemeriksaan, dan langsung ditahan selama 20 hari di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru.
Terkait perkembangan perkara tersebut, terdapat sembilan tersangka dalam pengembangan penyidikan yang seluruhnya telah menjalani penahanan. Sebelumnya, delapan tersangka dari jajaran komisaris dan manajemen PT SPRH telah lebih dahulu ditahan pada Oktober 2026. Dengan ditahannya Salim Aktar, penyidik telah melakukan penahanan terhadap seluruh sembilan tersangka dalam pengembangan perkara dugaan korupsi dana PI 10 persen periode 2023–2024. Penanganan kasus ini menjadi salah satu perhatian besar Kejati Riau mengingat nilai dana yang dikelola mencapai ratusan miliar rupiah dan dugaan kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit mencapai Rp64.221.484.127,60.
Dalam sesi doorstop, pertanyaan wartawan juga mengarah pada kemungkinan pengembangan penyidikan terhadap pihak lain di luar sembilan tersangka tersebut, termasuk dugaan keterlibatan pihak eksternal maupun pejabat pemerintahan daerah dalam aliran penggunaan dana PI. Pokok persoalan yang perlu ditelusuri tidak hanya menyangkut pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga seluruh proses pengambilan keputusan, penyaluran, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana. Secara substantif, pengembangan penyidikan perlu dilakukan berdasarkan alat bukti yang cukup untuk memastikan apakah terdapat pihak lain yang turut bertanggung jawab.
Penetapan tersangka baru, apabila ditemukan, sepenuhnya menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembuktian.
Salah satu fokus penting dalam perkara ini adalah dugaan penyimpangan pengelolaan dana PI 10 persen yang diterima PT SPRH dari PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Penyidik sebelumnya telah mendalami sejumlah transaksi, mulai dari pemberian tantiem dan bonus kepada jajaran direksi, komisaris, serta pegawai, dugaan pemberian pinjaman untuk kepentingan pribadi, hingga pengadaan sejumlah bidang tanah yang diduga tidak sesuai ketentuan. Berdasarkan hasil audit BPKP, dugaan kerugian keuangan negara mencapai sekitar Rp64,22 miliar. Karena itu, penelusuran aliran dana, aset yang berkaitan dengan perkara, serta kemungkinan pengembalian kerugian negara menjadi bagian penting dalam proses penegakan hukum.
Dalam wawancara tersebut, isu pemulihan aset negara atau asset recovery juga menjadi perhatian. Strategi pemulihan kerugian negara dalam perkara korupsi tidak cukup hanya melalui penetapan tersangka dan penjatuhan hukuman, tetapi juga membutuhkan penelusuran aset, identifikasi hasil tindak pidana, serta langkah hukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara sesuai ketentuan perundang-undangan.
Publik tentu berharap penanganan perkara dana PI Blok Rokan dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan profesional sehingga setiap aliran dana yang bermasalah dapat ditelusuri serta pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab diproses sesuai hukum.
Selain agenda penegakan hukum, kunjungan Kajati Riau ke Pelalawan juga membawa pesan penting mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan kejaksaan. Peresmian gedung PTSP Kejari Pelalawan diharapkan mempermudah masyarakat dalam memperoleh layanan informasi, administrasi, dan pelayanan hukum secara lebih cepat, tertib, serta transparan.
Sementara itu, peletakan pancang tiang perdana pembangunan kantor baru Kejari Pelalawan menjadi langkah awal peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum di Kabupaten Pelalawan.
Kunjungan kerja Kajati Riau tersebut menjadi momentum penting bagi penguatan pelayanan publik sekaligus penegakan hukum di Provinsi Riau, khususnya Kabupaten Pelalawan. Masyarakat kini menaruh perhatian terhadap kelanjutan pengusutan dugaan korupsi dana PI 10 persen PT SPRH dengan nilai kerugian negara sekitar Rp64,22 miliar.
Harapan publik jelas, penyidikan harus terus dikembangkan berdasarkan bukti, seluruh pihak yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban, dan pemulihan kerugian negara harus menjadi perhatian utama. Penegakan hukum yang tuntas, transparan, dan berintegritas menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kejaksaan. ****rls/ Edward p
.jpg)
