UTUSANRIAU.CO, PEKANBARU —Kemacetan panjang akibat pekerjaan peninggian dan penimbunan badan Jalan Lintas Timur (Jalintim) KM 74–83 Kabupaten Pelalawan, Riau, menuai kritik keras dari tokoh pemuda Pelalawan, Ilhamdi, S.H., M.H.
Ia menilai kondisi antrean kendaraan yang dilaporkan mencapai 4 hingga 8 jam sudah sangat memprihatinkan dan tidak manusiawi.
Menurutnya, pemerintah dan pihak pelaksana proyek harus segera mengambil langkah konkret agar masyarakat tidak terus menjadi korban buruknya pengaturan lalu lintas di kawasan pekerjaan jalan tersebut.
Ilhamdi mengatakan, masyarakat pengguna jalan harus menanggung penderitaan akibat antrean kendaraan yang berlangsung berjam-jam.
Kondisi tersebut tidak hanya menguras waktu dan tenaga, tetapi juga menimbulkan persoalan serius bagi pengendara, penumpang, anak-anak, orang lanjut usia, hingga masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak.
Ia meminta seluruh pihak terkait tidak menganggap kemacetan tersebut sebagai konsekuensi biasa dari pembangunan infrastruktur.
"Ini antrean dan macet akibat pengerjaan jalan sudah tidak manusiawi. Akhir-akhir ini informasinya antrean sudah sampai delapan jam. Bayangkan penderitaan orang di dalam mobil selama 4 sampai 8 jam. Bagaimana rasanya? Orang bisa jatuh sakit di dalam mobil," tegas Ilhamdi.
Selain lamanya antrean, ia juga menyoroti sejumlah persoalan yang dikeluhkan pengguna jalan, mulai dari keterbatasan fasilitas toilet umum, sulitnya mendapatkan makanan dan minuman, dugaan pungutan liar (pungli), debu tebal, minimnya lampu penerangan, hingga kurangnya rambu-rambu keselamatan.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap manajemen rekayasa lalu lintas selama pekerjaan peningkatan jalan berlangsung.
Ilhamdi mendesak pemerintah, BPJN, kontraktor pelaksana, dan instansi terkait segera menyediakan fasilitas pendukung bagi pengguna jalan.
Di antaranya toilet umum dengan jarak yang memadai, penyiraman jalan secara berkala untuk mengurangi debu, penerangan yang cukup, pemasangan rambu peringatan, serta petugas pengatur lalu lintas yang bekerja secara terkoordinasi.
Ia juga meminta adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam penerapan sistem buka-tutup kendaraan sehingga pengendara memperoleh kepastian waktu dan keselamatan selama melintasi kawasan proyek.
Lebih lanjut, Ilhamdi menegaskan bahwa apabila pemerintah dan pihak pemenang proyek tidak segera memberikan solusi nyata terhadap keresahan masyarakat, dirinya siap menempuh jalur hukum melalui gugatan class action atau citizen lawsuit ke pengadilan.
Langkah tersebut, menurutnya, merupakan bentuk perjuangan untuk menyuarakan kepentingan masyarakat yang terdampak kemacetan berkepanjangan di Jalintim KM 74–83, khususnya masyarakat Kabupaten Pelalawan.
"Saya akan melakukan gugatan class action atau citizen lawsuit ke pengadilan atas nama masyarakat jika pemerintah dan pemenang proyek tidak memberikan solusi atas keresahan masyarakat Pelalawan khususnya," tegas Ilhamdi, S.H., M.H.
Ia berharap kritik dan tuntutan masyarakat segera direspons melalui tindakan nyata, bukan sekadar janji atau koordinasi tanpa penyelesaian di lapangan.
Pembangunan infrastruktur seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan justru menimbulkan penderitaan berkepanjangan bagi pengguna jalan.
Karena itu, pemerintah dan kontraktor diminta bertanggung jawab memastikan pekerjaan peningkatan Jalintim KM 74–83 berjalan dengan memperhatikan keselamatan, kenyamanan, dan kelancaran arus lalu lintas.****Edward P
