JAKARTA, UTUSANRIAU.CO - Hasil kajian KPK menyimpulkan adanya anggota DPR yang memiliki Perusahaan Jasa TKI (PJKTI) dan perusahan travel. Keberadaan anggota dewan ini semakin membikin runyam masalah seputar TKI.
"Hasil kajian dan informasi dari Migrant Care yang dipresentasikan di KPK menunjukkan problem struktural TKI," ujar Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto kepada detikcom, Kamis (7/8/2014).
Salah satu dari persoalan itu, kata Bambang, adalah adanya anggota DPR yang memiliki PJTKI dan perusahaan travel. Keberadaan legislator, menimbulkan potensi konflik kepentingan.
"Adanya potensi conflict of interest serta keterlibatan oknum penyelenggara negara dari DPR yang turut menyumbang masalah dalam soal TKI ini," ujar Bambang.
Dalam konferensi pers di kantor KPK pada Rabu kemarin migrant care juga membawa enam orang TKI yang diperas oleh oknum-oknum tertentu. Bambang mengatakan, kesaksian para TKI mengenai adanya pemerasan ini, membenarkan temuan mengenai adanya pemerasan.
"Testimoni pemerasan dari TKI mengkonfirmasi adanya indikasi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan berbagai pihak yang terlibat dalam pengurusan TKI sejak dan pasca kepulangan TKI via bandara," ujar komisioner yang membidangi sektor penindakan dan pencegahan ini. (detiknews.com)
###
.jpg)
