PEKANBARU, UTUSANRIAU.CO - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau (Fisipol UR) bekerja sama dengan Institut Alam Tamadun Malaysia (ATMA) Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM), membahas isu lingkungan dalam seminar internasional ke-7, selama dua hari, Selasa-Rabu (19-20/8), di Hotel Pangeran. Seminar ini diikuti lima negara, yakni Indonesia, Malaysia, Iran, Brunai Darussalam, Kamboja dan Singapura.
Pembantu Rektor IV Universitas Riau, Dr Adhy Prayitno, usai membuka acara, Selasa (19/8), mengatakan, seminar ini dianggap penting, karena membahas isu sentral lingkungan dan habitat manusia. Di sini, para ilmuwan dan peneliti antar negara, melakukan diskusi dalam memecahkan masalah lingkungan dari segala aspek kehidupan, baik sosial, budaya, ekonomi, hukum maupun politik.
Dengan mengangkat tema 'Ecology, Human Habitat and Enviromental Change In the Malay World' ini, terang Adhy, masalah ekologi, habitat manusia dan perubahan lingkungan tak bisa diselesaikan sendiri, perlu berbagi dalam membahas persoalan tersebut dengan negara luar. Sehingga persoalan yang dihadapi itu nantinya, dapat menghasilkan gagasan cemerlang dalam mencarikan solusinya dan dapat memberikan kontribusi bagi pemegang kebijakan.
Adhy mencontohkan, soal penuntasan kabut asap akibat kebakaran hutan, menjaga suaka alam dan marga satwa serta melestarikan hutan menjadi sentral yang dibahas dari berbagai aspek bidang.
Dekan Fisip UR, DR Ali Yusri didampingi Ketua Pelaksana Acara, Drs Saeri MSi menambahkan, dengan adanya seminar internasional ini dapat menjadi proses pembelajaran dalam bidang penelitian, khususnya bagi peneliti perguruan tinggi di Riau.
"Adanya seminar internasional ini menjadi pengalaman bagi peneliti maupun ilmuwan kita, di sini mereka tak lagi bergaul ditingkat lokal saja namun sudah tingkat internasional. Selain itu, makin mendorong para peneliti kita dalam menulis," papar Ali Yusri.
Sementara itu, salah satu keynote speakers, Dr Erdi Msi dari Universitas Tangjungpura, Kalimantan Barat, mengatakan kunci keselamatan manusia dan lingkungan perlu adanya kerjasama yang baik antara pemerintah, perusahaan, masyarakat. Ia mencontohkan, persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
"Langkah yang diambil Provinsi Kalimantan Barat dalam mengatasi kabut asap dengan melibatkan semua elemen masyarakat, pemerintah, perusahaan maupun masyarakat itu sendiri. Di tingkat pemerintahan, gubernur menginstruksikan bupati/walikota untuk
mengumpulkan perusahaan di daerahnya, dimana perusahaan bertanggungjawab atas kebakaran maksimal 1 kilometer dari operasionalnya," jelasnya.
Selain itu, universitas tempatnya mengabdi kata Erdi, menurunkan ratusan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) ke daerah rawan kebakaran hutan. Di lapangan, mahasiswa bekerja memberi pemahaman kepada masyarakat untuk tidak boleh membakar, ladang, kebun dan hutan sembarangan.
"Ratusan mahasiswa Fisip Universitas Tanjungpura pada semester lalu sudah kita turunkan memberikan sosialisasi terhadap pemahaman dampak kebakaran hutan ke masyarakat. Terobosan yang kita lakukan ini berdampak positif dalam mengatasi persoalan ini," ucapnya. (lis)
###
.jpg)
