PEKANBARU,UTUSANRIAU.CO -- Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), memprediksi Mei hingga September akan terjadi kemarau panjang di Provinsi Riau.
Kondisi ini tentu akan sangat berbahaya terutama terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang pada akhirnya akan berujung pada terjadinya kabut asap.
Memantapkan koordinasi dengan Kabupaten/Kota, terkait antisipasi bahaya Karhutla itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Riau menggelara Rapat koordinais dengan Kabupaten/Kota, rapat yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Rabu (23/4/14) Pekanbaru tersebut dibuka Asisten I Setdaprov Riau Kasiaruddin SH.
Kasiaruddin mengatakan, masalah kabut asap hingga menyebabkan pusat mengeluarkan status tanggap darurat bagi Provinsi Riau beberapa bulan lalu, diharapkan tidak akan terulang kembali.
"Karena itulah dibutuhkan berbagai konsep dan saling bertukar infomasi antara BNPB Provinsi dengan BNPB daerah Kabupaten/Kota, melalui rapat ini lah, diharapkan itu bisa terwujud," kata Kasiaruddin.
Dia menyebut, antisipasi sejak dini Karhutla sangatdiperlukan, hingga diharapkan api tidak meluas, yang jika itu terjadi hanya akan mengakibatkan asap di Provinsi Riau.
"Daerah Kabupaten/Kota sebagai yang mempunyai wilayah, kita harapakan menjadi yang pertama dalam melakukan antisipasi meluasnya Karhutla jika terjadi," ungkapnya.
Sementara, Kepala BPBD Riau Said Saqlul Amri, menjelaskan, tujuan dari pelaksanaan rapat ini adalah agar program penanggulangan Bencana yang dilakukan sesuai dengan UU no 24 /2007.
"Ini juga dalam rangka mensinergikan program yag dibuat BPBD Kab/Kota dengan Prov Riau, terutama didalam mengahadapi bencana, seperti Karhutla," kata Saqlul.
Khusus untuk antisipasi terjadinya Karhutla pada Mei-Spetember yang diperkirakan BMKG, Saqlul menyebut, keberadaan masyarakat peduli api akan dioptimalkan.
Sementara untuk rencana Gubenur membentuk tim di desa dengan memberi honor bagi mereka, Saqlul menjelaskan, bahwa hal itu masih terus dilakukan upaya payung hukumnya, sehingga nanti ketika diberi honor tidak bersmasalah dengan hukum.
"Ya, apa yang direncanakan Pak Gubernur masih terus kita persiapkan payung hukumnya, dan mudah-mudahan bisa secepatnya didapat payung hukum itu, hingga nanti pada Mei, mereka sudah bisa melaksanakan tugas," jelas Saqlul.***(ris)
###
.jpg)
