JAKARTA, UTUSANRIAU.CO - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan diduga mempersulit pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai 126 KM dan jalan tembus Bagansiapiapi-Dumai sepanjang 22 KM. Sejak sembilan tahun lalu, kedua jalan itu hingga kini belum memperoleh pelepasan status lahan dari kawasan hutan.
Sedangkan Ketua tim terpadu rencana tata ruang dari Kementerian Kehutanan tahun 2012 lalu, sudah menyetujui dan ditandatangani oleh Prof DR. Ir. Sambas Basuni MS. Menurut PP no 10 tahun 2010 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, kalau sudah ditandatangani tata ruang itu oleh tim terpadu, tidak ada alasan Menhut untuk menahannya.
"Kami sudah bicara dengan masyarakat Riau dan mengingatkan Menhut agar hati-hati datang ke Riau. Penundaan pembangunan jalan tol itu dikhawatirkan akan menimbulkan masyarakat di sekitar jalan tersebut makin miskin," ujar tokoh masyarakat Riau Bulyan Royan di Jakarta, Jum'at (6/6/2014).
Bulyan menyayangkan pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai ini belum juga memperoleh izin terhadap status lahan dari Menhut selama sembilan tahun. Dampaknya tersendatnya pembangunan infrastruktur itu, kesejahteraan masyarakat miskin di sekitar jalan itu sampai saat ini masih belum terangkat karena jalan belum bisa dibuat.
Demikian pula terhadap belum dibangunnya jalan tembus Bagansiapiapi-Dumai sepanjang 22 KM. Kawasan tersebut akan semakin terisolir dan miskin sebab untuk mencapai lokasi tersebut, aparatur Pemda Rohil maupun warga juga tidak bisa menggunakan kendaraan. Adapun 10 desa di kecamatan Sinaboy itu adalah adalah desa Teluk Dalam, Sungai Siput, Ujung Simbur, Senaboy kecil, Sinaboy Besar, Sungai Bakau, Parit Aman, Suso dan Batu Teritip.
"Sebanyak 10 desa di Sinaboy dengan penduduk kurang lebih 80 ribu akan semakin terisolir karena tidak ada jalan darat. Penduduknya mayoritas miskin. Masyarakat di 10 desa di kecamatan Sinaboi sudah mulai resah dan marah karena permasalahan izin yang tak kunjung keluar, " ujarnya dilansir halloriau.co. (lis)
###
.jpg)
