Target Pajak BPHTB 2022 Capai Rp5.2 Miliar, Transaksi Dipengaruhi Kondisi Perekonomian Masyarakat

Target Pajak BPHTB 2022 Capai Rp5.2 Miliar, Transaksi Dipengaruhi Kondisi Perekonomian Masyarakat
Kepala Bapenda Bengkalis Syahrudin SH MM

UTUSANRIAU.CO, BENGKALIS - Pengertian secara umum Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang baik itu orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkalis yang ditugaskan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Bengkalis melalui sektor pajak daerah untuk pengurusan pajak diantaranya, pajak perhotelan atau restoran, tempat hiburan dan sebagainya, termasuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Penerapan BPHTB online

Setelah berjalannya BPHTB  online ini sebelumnya dilakukan dengan cara manual, artinya Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau wajib pajak melakukan pengurusan ke Kantor Bapenda mengisi secara manual dan petugas Bapenda pun melakukan secara manual untuk memeriksa kelengkapan-kelengkapan dokumennya.

Pemberlakuan BPHTB online dimulai tahun 2019 ditandai dengan melakukan kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis tentang pengintegrasian Data PBB-P2 dan BPHTB.

Ket foto : Kepala Bapenda Bengkalis Syahrudin SH MM

Kepala Bapenda Kabupaten Bengkalis Syahrudin SH MM menjelaskan, saat ini proses pengurusan BPHTB itu sudah dilakukan secara online. Ketika PPAT datang langsung input ke dalam sistem, kemudian setelah diinput diterbitkan lembaran dan akan muncul nomor tagihan. Dan nomor tagihan itulah yang harus dibayarkan ke bank (manual).

"Kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis telah dilakukan sejak dimulai diberlakukan Perda nomor 02 tahun 2019 tentang perubahan Perda Nomor 02 tahun 2011. BPHTB online sudah terintegrasi ke Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Bapenda atau server dan terkoneksi antara Bapenda dan BPN serta Pusdatin baik data dari BPN maupun Bapenda seluruhnya,” ungkapnya.

Dengan BPHTB online, wajib pajak dapat menghitung sendiri berapa besarannya, dan akan dilakukan pengawasan oleh petugas sebagai upaya transparansi. Ada langkah pengawasan yang dilakukan petugas, seperti lokasi jual obyek pajak dengan BPHTB yang berbeda-beda, karena BPHTB berdasarkan dari hari transaksi atau harga pasar bukan berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) program PTSL atau prona. Dan harga transaksi atau pasar tidak tergantung pada NJOP nilai transaksi jual beli di atas Rp60 juta.

“BPHTB ini khusus untuk jual beli dan harganya fluktuasi masing-masing daerah berbeda, berbeda pula harga transaksinya dan tergantung negosiasi harga jual antara pembeli dan penjual,” katanya lagi.

Transparansi dari BPHTB online antara lain disampaikan Kepala Bapenda Bengkalis bahwa masyarakat sendiri yang menentukan nilai pajaknya dan Bapenda tidak bisa menentukan berapa besarannya. Akan tetapi, Bapenda mempunyai semacam data terhadap harga transaksi satu wilayah tertentu.

Kemudian dalam hal transparansi, data yang dimiliki oleh BPN dalam proses pembuatan peningkatan status dari SKGR menjadi sertifikat sudah selesai apa belum, bisa dilihat dari sistem dan tidak bisa ditutup-tutupi. Sebaliknya tidak bisa menutupi data yang ada di Bapenda.

“Selanjutnya informasi juga ke Pusdatin dan juga ke KPK, jadi dengan adanya integrasi ini, kebocoran-kebocoran dan negosiasi itu bisa dicegah secara perlahan-lahan sementara pemantauan terus dilakukan. Misalnya seperti luas tanah sekian kok hanya segini dan itu kan bisa dipantau dengan integrasi tersebut, sesuai amanah KPK,” terangnya.

Naik Target BPHTB di APBD P

Terkait dengan jumlah pencapaian penerimaan BPHTB tidak bisa diukur targetnya, karena tingginya penerimaan dari BPHTB tergantung berapa banyak pengurusan transaksi jual beli tanah atau bangunan.

Bapanda Bengkalis ditargetkan tahun 2022 dalam APBD murni dari BPHTB mencapai Rp 4.750.000.000 dan setelah disahkan APBD Perubahan baru baru ini naik menjadi Rp 5.269.500.000,- bertambah Rp500 juta.

“Jadi penerimaan dari BPHTB tidak bisa diukur. Seperti pada bulan Juli lalu kita mendapatkan penerimaan dari transaksi. Pembelian lahan seluas 8.427 M2 di jalan Duri - Dumai KM 3.5 Desa Balai Makam mencapai Rp. 138.152.250,- ini merupakan transaksi tertinggi yang kita terima penerimaan  pengurusan dan transaksi BPHTB." terang

Dari 11 kecamatan di kabupaten Bengkalis kegiatan transaksi BPHTB per tanggal 04 Oktober 2022 paling banyak melakukan transaksi di kecamatan Mandau dengan jumlah wajib pajak sebanyak 480 WP dengan total pembayaran Rp. 2.326.295.425 dan yang paling rendah adalah kecamatan Talang Muandau dengan jumlah wajib pajak 1 WP  dengan pembayaran nihil. Dengan BPHTB online akan lebih tertib administrasi dan lebih mudah untuk memantau data atau mengklik dan melihat langsung, apakah sudah lunas apa belum,” katanya lagi .

Penerapan BPHTB secara online atau terintegrasi ini, diklaim ada kelebihan dan kemudahan bagi masyarakat. Seperti, masyarakat tidak perlu memakan waktu terlalu lama mengurus BPHTB, jika manual bisa memakan waktu hingga 3 hari namun dengan BPHTB online, dengan proses data lengkap dan kemudahan input ke sistem, kemudian terbit dan teken secara manual dan bayar ke bank, kemudian pembayaran dari bank diinput lagi ke sistem dan terbit nomor tagihan selanjutnya diserahkan ke BPN.

“Mungkin dalam waktu 1 atau 2 jam proses sudah selesai dan tidak memakan waktu lama. Kecuali berkas yang akan dilakukan pemeriksaan lebih dari 10  atau lebih bisa memakan waktu.Dengan BPHTB online Bapenda dan masyarakat merasa ada kemudahan,” kata Syahrudin lagi

Kendala dihadapi wajib pajak untuk menghitung nilai BPHTB belum ada ditemui di lapangan. Dasar perhitungan pajak BPHTB tertuang di Perda kabupaten Bengkalis nomor 02 tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

" Kami telah menyiapkan pelayanan bagi masyarakat yang kesulitan dalam menghitung nilai BPHTB. Sedangkan kendala untuk membayar BPHTB secara online adalah hanya apabila ada gangguan jaringan pembayaran pada Bank Persepsi yaitu Bank Riau Kepri Syariah," terang Kabapenda.


Pajak Insidentil


BPHTB adalah pajak bersifat insidentil artinya BPHTB bisa dikenakan ketika wajib pajak melakukan perbuatan hukum, misalnya melakukan jual beli, hibah di peningkatan hak dan sebagainya. Dengan itu BPHTB tidak bisa ditargetkan seperti jenis pajak lainnya karena sangat bergantung kepada keadaan perekonomian masyarakat.

" Apabila kondisi perekonomian lagi bagus maka akan terjadi peningkatan transaksi BPHTB, demikian sebaliknya. Namun upaya kami dengan melakukan kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkalis sebagai instansi yang memegang kendali urusan pertanahan,"paparnya


BPHTB Nol Persen dan Saksi Hukum

Penerapan BPHTB Nol persen alias nihil mengacu Perda nomor 01 tahun 2019 perubahan Perda nomor 02 tahun 2011 pada pasal2 ayat 5 adalah,  


1.Perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan azas perlakuan timbal balik.

2.Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/ atau pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. 
3. Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan sebagai peraturan menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau menjalankan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut.
4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau atau perbuatan hukum lainnya dengan tidak ada perubahan nama.
5. Orang pribadi atau badan karena wakaf dan
6. Orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan Ibadah.

Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)  yang tersebar di kabupaten Bengkalis apabila mengabaikan atau tidak membayar BPHTB mendapatkan saksi hukum berupa penundaan pelayanan dan pembayaran wajib diselesaikan.

Pelayanan prima merupakan layanan terbaik yang diberikan pihaknya kepada wajib pajak sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dan sesuai dengan harapan dan kepuasan masyarakat sebagai wajib pajak.

Pelayanan terbaik yang diberikan Bapenda Bengkalis sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah.Semakin tinggi kinerja pelayanan yang diberikan Bapenda, akan menjadi nilai plus bagi Bapenda Bengkalis, dalam hal ini wajib pajak akan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan Bapenda, akan menjadi nilai plus bagi Bapenda Bengkalis, dalam hal ini wajib pajak akan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga merasa nyaman untuk membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah dan nantinya akan membantu meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan.

Bapenda, akan menjadi nilai plus bagi Bapenda Bengkalis, dalam hal ini wajib pajak akan merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan, sehingga merasa nyaman untuk membayar pajak tepat waktu dan tepat jumlah dan nantinya akan membantu meningkatkan penerimaan yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan.**(Advetorial/Bapenda Bengkalis)


#Bengkalis

Index

Berita Lainnya

Index