UTUSANRIAU.CO – Bendungan sejak lama dipandang sebagai salah satu infrastruktur dalam tata kelola sumber daya air. Fungsinya bukan hanya sekadar menampung aliran sungai, melainkan juga sebagai pengatur air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
Air yang tersimpan di waduk bendungan dapat dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), keramba ikan, sumber air minum, hingga kebutuhan industri dan rumah tangga.
Selain itu, secara teoritis bendungan berfungsi untuk mengendalikan banjir, sebab volume air yang besar bisa ditahan, diatur, dan dialirkan secara terukur.
Secara logis, jika sebelum adanya bendungan suatu daerah sering mengalami banjir karena aliran sungai tidak terkendali, maka dengan adanya bendungan semestinya banjir dapat diminimalisir.
Air dialirkan secara bertahap melalui pintu air (spillway), sehingga debit aliran sungai tetap terkendali. Batas pembukaan normal water level juga ada mengatur level batas air yang dibuat mengatur air batas normal yang disebut elevasi over flow by pass.
Namun, fakta di lapangan seringkali berbeda. Banjir masih terjadi meski bendungan sudah dibangun. Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor:
1. Curah hujan ekstrem yang melebihi kapasitas bendungan.
2. Pengelolaan operasional bendungan yang tidak optimal, misalnya pembukaan pintu air mendadak tanpa koordinasi dengan masyarakat hilir.
3. Alih fungsi lahan di daerah hulu dan hilir yang memperburuk daya serap air.
4. Sedimentasi waduk yang mengurangi kapasitas tampung bendungan.
5. Tidak adanya Elevasi over flow by pass.
Dengan kata lain, bendungan bukanlah solusi tunggal. Ia harus diiringi dengan pengelolaan DAS (Daerah Aliran Sungai), reboisasi, serta tata ruang wilayah yang disiplin.
Contoh Nyata
Kasus di PLTA Koto Panjang, Riau, menjadi contoh klasik. Bendungan yang dibangun untuk mengendalikan banjir dan menghasilkan listrik justru kerap dikaitkan dengan banjir tahunan di Kabupaten Kampar dan Pelalawan. Hal ini terjadi ketika spillway dibuka akibat tingginya curah hujan, menyebabkan luapan air ke daerah hilir.
Di sisi lain, masyarakat tetap merasakan manfaat bendungan ini, terutama dalam penyediaan listrik dan sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan adanya dua sisi mata uang: bendungan membawa manfaat besar, tetapi juga berpotensi menimbulkan masalah jika pengelolaannya tidak bijak.
Bendungan memang dirancang untuk menjadi solusi pengelolaan air dan pengendalian banjir. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada:
Kapasitas tampung dan kondisi waduk.
Sistem pengoperasian pintu air yang terukur dan terkoordinasi.
Pengelolaan lingkungan di hulu dan hilir sungai.
Dengan pengelolaan yang tepat, bendungan akan benar-benar menjadi penopang kehidupan, bukan sumber bencana.
Masyarakat berharap pemerintah dan pengelola bendungan tidak hanya membanggakan manfaatnya, tetapi juga bertanggung jawab penuh atas dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan.***
.jpg)
