PEKANBARU,UTUSANRIAU.CO -- Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau belum menggunakan dana tanggap darurat (on call) tahun 2014 untuk bencana kabut asap. Dana on call tersebut baru akan digunakan jika status asap Riau tanggap darurat.
Hal itu dijelaskan Sekretaris Daerah Riau, Drs H Zaini Ismail MSi kepada wartawan, Senin (22/9/2014) di Pekanbaru. "Dana on call sebsar Rp 10 Miliar itu digunakan apabila status bencana di Riau tanggap darurat, sekarang kan belum," kata Zaini.
Zaini mengemukakan, untuk menetapkan tanggap darurat bencana asap ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur Riau, dan dalam mengeluarkan itu, Gubernur akan berpedoman kepada Kabupaten/Kota di Riau yang menetapkan kondisi tanggap darurat oleh Bupati/Walikota mereka masing-masing.
"jadi, pak Gubernur tidak bisa asal mengeluarkan status tanggap darurat, untuk Provinsi Riau dengan jumlah 12 Kabupaten/Kota, minimal 7 Kabupaten/Kota yang berstatus tanggap darurat, baru pak Gubernur bisa mengeluarkan status tanggap darurat untuk Provinsi Riau," jelas mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau ini.
Zaini menambahkan, bahwa kabut asap yang melanda daerah di Provinsi Riau lebih banyak berasal dari Provinsi lain seperti dari Provinsi Sumatera Selatan, dan Jambi, meski di Riau sendiri juga ditemukan beberapa titik hot spot, namun jumlahnya tidak banyak.
Karena itulah, Zaini mengharapkan peran dari masyarakat Riau untuk dapat menjaga atau jangan melakukan pembakaran saat akan membuka lahan, karena dampak yang ditimbulkan dari asap itu sangat tidak baik bagi kesehatan masyarakat di Provinsi Riau.
"Mari mulai menjaga kondisi lingkungan kita, jangan membakar lahan, karena yang merasakan dampaknya adalah masyarakat banyak, dan jika menemukan terjadinya kebakaran lahan, agar segera memadamkan atau menghubungi pihak terkait yang terdekat, dengan harapan api tidak akan meluas," himbaunya.**(ur2)
###
.jpg)
